Video Tohap Silaban, Viral Setelah Menantang Polisi yang Menilangnya

Aksi Tohap Silaban, seorang pengendara mobil Toyota Agya mendadak viral. Aksinya menantang polisi yang menilangnya di Tol Angke 2 Jakarta Barat, untuk berduel berbuntut panjang. Namun dalam waktu yang singkat, kurang dari 24 jam, Tohap Silaban ditangkap tim gabungan Polres Jakarta Barat dan Polsek Tanjung Duren. Tohap Silaban pun kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

"Kasusnya sudah kami naikkan tingkat ke penyidikan dan dilakukan penahanan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polres Jakbar, Jl S Parman, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2020).

Tohap dijerat dengan Pasal 212 KUHP dan Pasal 335 KUHP. Dia terancam hukuman 1 tahun penjara atas perbuatannya itu. Pria yang merupakan Sekjen Rakyat Militan Jokowi (Ramijo) ini juga dijerat dengan Undang-Undang Darurat karena kepemilikan senjata tajam berupa bowie knife.

Pasal 212 KUHP berisi tentang "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."


Pasal 335 KUHP berbunyi "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain."

Kasus bermula ketika Tohap Silaban ditegur oleh anggota Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Metro Jaya, Bripka Rusdy Rustam dan Brigadir Eko Budiarto. Tohap Silaban ditegur karena berhenti di bahu jalan Tol Angke 2 pada Jumat (7/2) pukul 9.30 WIB. Dia berhenti di bahu jalan tol untuk menghindari ganjil-genap yang berakhir pada pukul 10.00 WIB.


"Yang bersangkutan, dia memang sedikit mengalami stres, emosinya tinggi," kata Yusri.

Petugas kemudian menilang Tohap Silaban karena berhenti di bahu jalan tol. Namun rupanya hal ini membuat Tohap Silaban emosi, sehingga mengajak Bripka Rusdy untuk berduel.


Kejadian ini direkam oleh Brigadir Eko dan menjadi viral di media sosial. Rusdy pun kemudian memutuskan untuk melaporkan Tohap Silaban ke Polsek Tanjung Dureng.
Pada Jumat (7/2) sekitar pukul 23.30 WIB, Tohap Silaban ditangkap saat sedang ngopi di sebuah kedai kopi di Tebet, Jakarta Selatan. Tohap Silaban ditangkap tanpa adanya perlawanan.

Polisi kemudian menggeledah mobil Toyota Agya bernpol B-2340-SIH yang dikemudikan Tohap Silaban. Tas milik Tohap Silaban juga diperiksa dan di dalamnya kedapatan sebilah senjata tajam berupa bowie knife, dan ada juga taser atau alat kejut listrik.

"(Alasannya) untuk jaga-jaga diri," kata imbuh Yusri.

Sementara itu, Yusri mengulas sedikit profil Tohap Silaban. Meski dalam postingan di akun Facebook, Tohap Silaban mengaku sebagai Sekjen Ramijo, namun Yusri tidak mengetahui hal itu.


"Saya tidak mendapatkan informasi kalau itu. Tapi, informasinya, yang bersangkutan bekerja di biro jasa," ujar Yusri.


Polisi juga melakukan tes urine terhadap Tohap Silaban, guna mengetahui apakah kondisinya terpengaruh obat-obatan terlarang. Namun hasil tes urine menyebutkan Tohap Silaban bersih dari narkoba.

Sementara Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat Kompol Teuku Arsya Khadafi mengungkap alasan pihaknya menahan Tohap Silaban.

"Penahanan dilakukan karena alasan takut tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya," kata Kasat Reskrim Polres Jakbar Kompol Teuku Arsya Khadafi saat dihubungi, Sabtu (8/2/2020).

Sementara itu, Kapolres Jakarta Barat Kombes Audie S Latuheru mengingatkan bahwa kendaraan tidak boleh berhenti di bahu jalan tol, kecuali dalam keadaan darutat. Selain membahayakan, berhenti di bahu jalan tol dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.

"Berhenti di bahu jalan tol itu menyebabkan macet," kata Kombes Audie kepada wartawan di Polres Jakbar, Jl S Parman, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2020).

Audie menyesalkan tindakan Tohap Silaban melawan petugas. Tohap Silaban seharusnya mematuhi perintah petugas yang sedang bertugas di lapangan.

"Kami berharap hal semacam ini tidak terjadi lagi, karena anggota kami hanya menjalankan tugas," tutur Audie.

Peristiwa ini membuat Tohap Silaban menyesal. Tohap mengaku khilaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

"Saya khilaf, saya menyesal. Saya tidak akan mengulangi itu lagi," kata Tohap Silaban.

Sesal tinggal lah sesal. Kini, Tohap Silaban harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Tohap Silaban ditahan di Polres Jakarta Barat untuk 20 hari ke depan.

(Sumber: detik.com)


No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...

Runtuhnya Kesombongan Sang Gubernur

Oleh: Hasyim Muhammad (@hasyimmah)

Anda ingin tahu kenapa kita "sedikit pantas" untuk menyalahkan gubernur DKI jika ada banjir di Jakarta? Semua itu karena ucapan beliau sendiri. Berikut saya coba rangkai penyebabnya. 
Saya sebenarnya malas menuliskan ini karena bagi saya banjir adalah musibah yang tak perlu dicari siapa yang salah. Namun, saya juga tidak suka saat para buzzer gubernur selalu pamer tentang banjir di kota lain. 
Terutama Surabaya. Entah kenapa buzzer Anies suka sekali jika ada kabar Surabaya banjir. Bahkan kalau di WAG, mereka pakai metode sok peduli sok konfirmasi, "Surabaya banjir, ya?" Habis itu posting video-video banjir Surabaya.

Cepat sebarkan video banjir Surabaya, keburu surut!
Kenapa di banjir Jabodetabek awal tahun lalu, publik hanya menyalahkan gubernur DKI, bukan gubernur Jabar dan Banten? Ya semua karena ucapan Pak Anies sendiri sebagai gubernur DKI.
Kalimat pertama: "Banjir bukan bencana alam, tapi manajemen air."

Kalimat tersebut memperlihatkan kesombongan yang luar biasa. Seakan-akan dengan kemampuan manajemen dia senagai gubernur, dia pasti bisa menghindari banjir. Itu kan cuma mengatur jumlah air datang dan keluar.
Tapi, saat banjir besar melanda Jakarta, dia baru mengeluhkan bahwa curah hujan tidak bisa dia kendalikan, ini cuaca ekstrim seluruh Indonesia, bla-bla-bla....

Sadarlah, banjir itu ya memang bencana alam. Kita hanya bisa berusaha untuk meminimalisasi. Mengurangi risiko banjir. Namun, bukan berarti kita bisa sombong terhadap kebesaran alam.
Kalimat kedua: tentang pendapat bahwa membuat gorong-gorong raksasa itu dianggap salah. Melawan Sunnatullah.
Jakarta itu sudah jelas merupakan wilayah pesisir yang akan dilewati air dari daerah yang lebih tinggi. Kalau sadar manajemen air, menciptakan jalur raksasa khusus air tentu sangat bijak dibanding menyalahkan daerah di atasnya.
Yang terjadi, Anies menyalahkan wilayah atasnya agar membuat waduk dan lain-lain. Oke, waduk memang perlu, tapi itu bukan bagian dari wewenang yang bisa diambil sama gubernur DKI. Menciptakan jalur air (gorong-gorong) yaitu dengan normalisasi sungai jelas merupakan langkah nyata.
Itulah kenapa Jokowi dulu bilang bahwa dengan jadi presiden, dia akan lebih mudah mengurangi risiko banjir Jakarta, karena dengan jadi presiden, dia bisa menekan gubernur lain agar mengurangi air yang ke Jakarta dengan waduk dll. Dan itu sudah dikerjakan.
Namun, meski daerah atas sudah dibenahi, normalisasi sungai di Jakarta, ya harusnya juga dilanjutkan. Masalahnya, kesombongan ahli manajemen itu membuat normalisasi dianggap tidak penting dan tidak dilanjutkan. Tentu fatal akibatnya.
Kalimat ketiga: "Bukan normalisasi tapi naturalisasi."

Kalimat di atas diucapkan dengan penuh retorika. Duh!

Kalau sungai sudah normal, baru..., silakan bicara naturalisasi. Memangnya apa langkah pertama untuk mewujudkan naturalisasi? Ya normalisasi, itu langkah pertamanya.
Kalimat keempat: "Air hujan harus ditangkap dan dimasukkan ke dalam tanah oleh setiap rumah."

Saya setuju setiap rumah atau gedung punya resapan air sehingga air tanah kembali terisi. Namun bukan berarti sampai air hujan pun harus diresapkan ke tanah semua. 
Coba Anda pikir saja, mana mungkin saat hujan deras, setiap bangunan bisa menampung dan meresapkan air hujan ke tanahnya. Tak masuk akal. Ya pasti harus ada yang dibuang keluar, itulah gunanya selokan dan sungai.

Yang wajib buat resapan air adalah untuk air domestik. Air mandi, cuci, dll. Itu harus diresapkan ke tanah. Dan harusnya memang dibuat perda untuk ini. Bangunan vertikal pun harus punya resapan super besar untuk pemakaian air domestik, entah di halaman parkir atau di tamannya.
Pokoknya, untuk air rumah tangga, tidak boleh dibuang keluar. Itu baru masuk akal dan seharusnya diterapkan secara nasional. Tapi air hujan, ya disalurkan ke selokan!
Kalimat kelima: "Banjir yang kemarin itu, bukan apa-apanya dibanding banjir yang pernah dialami pak Basuki."

Kalimat di atas diucapkan Pak Anies setelah banjir di awal Desember 2019. Baru banjir kecil. Setelah bicara seperti itu, Jakarta langsung diberi banjir besar akhir tahun.
Bahkan mantan gubernur DKI Pak Sutiyoso berkomentar di TV tentang parahnya banjir Jakarta awal 2020 itu, "Tetapi dasar nasibnya si Anies, ini mbahnya parah kalau ini. Ini terlalu ekstrim. Dulu saya itu nggak ada sampai mobil hanyut kayak yang saya lihat ini."
Jadi sekali lagi, kesombongan bahwa banjir di erah Ahok lebih besar, ya langsung dibalas oleh alam.

Apa setelah banjir besar itu masih ada kalimat bernada sombong lagi? Ada kutipan di di judul berita detikcom tanggal 9 Januari 2020 yang memgatakan:
Kalimat keenam: "Alhamdulillah bundaran HI tak ketutup."

Kalimat seperti itu adalah kalimat pembenaran dengan cara mencari kesalahan orang lain. Dan celakanya, kalimat sombong itu lalu dibalas dengan tergenangnya wilayah Monas.
Sudahlah, jangan cari kesalahan orang lain untuk membela diri. Jangan mengumbar banjir Surabaya hanya untuk tunjukkan bahwa banjir di Jakarta itu "tidak apa-apa".

Banjir memang tidak apa-apa. Banjir itu memang bencana alam. Makanya nggak usah bilang macem-macem.
Pak Anies, mari berhenti memberi pernyataan yang bernada ujub, takabur dan merasa sudah banyak berbuat. Ingatlah pesan Aa Gym.
Eh, kalau mengenai buzzer yang suka menyerang Surabaya mungkin wajar ya. Kan isunya Risma bakal ditandingkan ke Jakarta tahun 2022 nanti. Wajar kalau Risma harus diserang sejak sekarang.
Tolong diingat, saya sebenarnya malas menulis ini. Tapi buzzer Anies yang memaksa saya untuk menulis ini.
Tapi misal Anda tanya ke saya apakah saya dukung Riska ke Jakarta, saya akan jawab tidak. Risma baik, tapi belum tentu mampu. Saya sih tetap berpendapat kalau gubernur Jakarta itu levelnya harus setangguh Ahok. Dan masih sulit cari yang seperti dia.
Typo: Riska, harusnya Risma...
Jadi, jika berbicara banjir di kota lain itu, tak bisa diberi bumbu kritikan karena banjir adalah bencana alam.

Sedangkan mengkritisi banjir Jakarta itu sangat layak karena itu hanyalah masalah manajemen air dan kembali ke ucapan Pak Gubernur itu sendiri. 

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...